Kampanye Minim Pelanggaran, Mendagri Yakin Pilkada Aman dari COVID-19

Menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian optimis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 bisa terwujud dengan aman. Ini melihat dari pekerjaan kampanye yang sudah berjalan minim pelanggaran. Mendagri tito karnavian memandang tingkatan kampanye dalam penerapan pemilihan kepala daerah 2020 selama enam hari ke belakang berjalan lumayan baik.

Dalam kata lain. Tidak ada pelanggaran yang cukup relevan pada prosedur kesehatan covid-19 oleh beberapa pasangan calon (paslon) serta team kampanye.

“kampanye telah dikerjakan enam hari. Barusan di laporan kita dengar. (berlangsung pelanggaran di) 53 daerah dari 309 daerah. Berarti. Kurang lebih proporsinya seputar 15 % yang menyalahi. Tetapi pelanggarannya tidak relevan. Tidak seperti di saat tanggal 4-6 september (waktu pendaftaran akan paslon).” kata tito.

Dengan begitu. Tito memandang instruksi serta anjuran sejauh ini telah digerakkan secara baik oleh semua kewenangan yang ada. Baik pada tingkat pusat atau wilayah. Mendagri menyebutkan mesin pusat serta wilayah telah berjalan dalam jaga prosedur kesehatan covid-19 supaya dipatuhi oleh semua paslon. Timses. Serta warga. Karena itu. Mendagri minta supaya persistensi itu terus dijaga.

“oleh karenanya setiap minggu kita akan kerjakan rakor tingkat nasional serta wilayah. Di wilayah itu juga tolong selekasnya kerjakan rakor-rakor. Khususnya yang belum. Baik yang reguler atau rakor jika berlangsung kejadian. Selekasnya kerjakan rakor pada tingkat wilayah insidental.” tuturnya seperti diambil dari di antara.

Dengan solidaritas serta kolaborasi ini. Menurutnya. Indonesia dapat mengadakan pemilihan kepala daerah dengan aman. Baik dari masalah keteraturan umum serta bermacam-macam pekerjaan anarkistis. Atau dari penebaran covid-19.

“serta bertambah daripada itu. Kita optimis pemilihan kepala daerah berperan dalam mendesak penebaran covid-19 ” sebut tito.

Selanjutnya. Mendagri menerangkan sekarang ini ada tiga instrumen hukum yang dapat dipakai untuk menegakkan prosedur kesehatan itu.

“satu ialah perda. Kita telah menggerakkan perda serta perkada. Nah. Ini ujung tombaknya ialah satpol pp dibantu polri-tni. Selanjutnya baik ketentuan pemilihan kepala daerah. Pkpu. Selain itu ada uu lain. Yakni undang-undang mengenai karantina kesehatan. Epidemi penyakit menyebar. Undang-undang lantas lintas. Kuhp.” katanya.

Langkah pertama ke arah penyeleksian kepala wilayah (pemilihan kepala daerah) telah diawali dengan pendaftaran akan pasangan calon (bapaslon). Tetapi faktaya banyak bapaslon di beberapa wilayah yang menyalahi prosedur kesehatan covid-19.

 

error: Content is protected !!