Hal Usai Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Ketuk palu dewan pengawas (dewas) sudah dijatuhkan berkaitan sangkaan pelanggaran kaidah yang dilaksanakan pimpinan komisi pembasmian korupsi (kpk) irjen firli bahuri. Kamis (24/9/2020).

Firli dipastikan dapat dibuktikan sudah berpenampilan hidup hedonis atau eksklusif waktu melancong ke baturaja. Sumatera selatan dengan helikopter.

Menurut ketua dewas kpk tumpak hatorangan panggabean. Pimpinan instansi anti rasuah sudah menyalahi klausal 4 ayat 1 huruf n serta klausal 8 ayat 1 huruf f ketentuan dewan pengawas nomor 2 tahun 2020 mengenai penegakan code etik serta dasar sikap komisi pembasmian korupsi.

“mengatakan terperiksa bersalah lakukan pel togel singapore hari ini anggaran kaidah serta dasar sikap. Sebab tidak menghiraukan keharusan. Mengetahui seutuhnya jika semua sikap serta perbuatannya tetap menempel dalam kemampuannya untuk insan komisi serta memperlihatkan keteladanan dalam aksi serta sikap setiap hari.” tutur ia.

Sangkaan ada pelanggaran kaidah yang dilaksanakan ketua kpk irjen firli bermula dari laporan warga anti-korupsi indonesia (maki).

Maki menyangka firli menyalahi ketentuan yang dikeluarkan dewas kpk sebab menumpangi helikopter waktu perjalanan dari baturaja ke arah palembang. Sumatera utara untuk kebutuhan keluarga.

Berikut beberapa hal selesai irjen firli bahuri dipastikan dapat dibuktikan sudah menyalahi kaidah oleh dewas kpk:

Sesudah dipastikan sudah menyalahi kaidah. Sangsi berbentuk peringatan tercatat dua diberi epada ketua kpk firli bahuri.

Dewas memandang firli bahuri dapat dibuktikan menyalahi kaidah berkaitan pola hidup eksklusif sebab memakai helikopter di saat melancong ke baturaja. Sumatera selatan.

“memberi hukuman terperiksa dengan sangsi mudah berbentuk peringatan tercatat dua. Yakni supaya terperiksa tidak mengulang lagi tindakannya serta supaya terperiksa untuk ketua komisi pembasmian korupsi selalu jaga sikap serta sikap dengan mematuhi larangan serta keharusan yang ditata dalam kaidah serta dasar sikap komisi pembasmian korupsi.” kata ketua dewas kpk tumpak hatorangan panggabean membacakan keputusan. Kamis (24/9/2020).

Tumpak menerangkan. Seperti yang tercantum pada ketentuan dewan pengawas nomor 2 tahun 2020. Sangsi peringatan tercatat dua berlaku semasa enam bulan.

Semasa enam bulan. Firli tidak dapat ikuti program promo. Perubahan. Perputaran atau training baik yang diadakan di atau luar negeri.

Mengenai alasan dewan pengawas jatuhkan saksi dengan menimbang dua hal.

Hal yang memperberat. Firli dipandang tidak mengetahui pelanggaran yang sudah dilaksanakan. Untuk ketua kpk. Firli semestinya jadi teladan. Bukan lakukan hal yang kebalikannya.

Sesaat hal yang memudahkan terperiksa tidak pernah diberi hukuman karena pelanggaran kaidah serta dasar sikap. Terperiksa kooperatif hingga membuat lancar jalannya persidangan.

Disamping itu. Menurut anggota dewas kpk albertina ho. Sangsi peringatan terulis ke firli termasuk juga sangsi mudah.

Ada tiga sangsi dalam kasus etik. Yaitu mudah. Sedang serta berat. Itu juga tidak seperti masalah pidana yang hukumannya penjara.

Menurutnya. Bila efek dari tindakan yang berkaitan cuma di lingkungannya. Akan dijatuhkan hukuman mudah. Bila berefek ke insititusi atau instansi. Pelanggar kaidah akan mendapatkan hukuman sedang.

“jika efeknya ke negara itu tentunya berat. Itu semasing ada sendiri. Untuk mudah peringatan lisan. Selanjutnya peringatan tercatat 1 serta 2. Selanjutnya sedang bicara di sini pemangkasan upah inti.” papar albertina ho.

Sesaat. Buat pelanggar etik yang dijatuhkan sangsi berat. Akan alami pemangkasan upah inti sebesar 40 % semasa 12 bulan. Selanjutnya. Akan diharap memundurkan diri.

Selesai dengar sangsi itu. Firli juga sampaikan permintaan maafnya ke publik.

“saya minta maaf ke semua warga indonesia yang kemungkinan tidak nyaman. Serta pasti keputusan saya terima serta saya tekankan saya tidak mengulang itu terima kasih.” sebut firli bahuri menyikapi keputusan yang dijatuhkan dewas kpk. Jakarta. Kamis (24/9/2020).

Indonesia corruption watch (icw) mulai bicara berkaitan keputusan dewas yang memberikan sangsi mudah berbentuk peringatan tercatat ke ketua kpk. Firli bahuri.

Menurut icw. Aksi firli memakai helikopter semestinya dijatuhkan sangsi berat.

“mengingat dengan cara kasat mata aksi firli bahuri yang memakai model transportasi eksklusif itu seharusnya sudah masuk faktor agar bisa diberi sangsi berat berbentuk referensi supaya memundurkan diri untuk pimpinan kpk.” tutur periset icw kurnia ramadhana dalam info persnya. Kamis (24/9/2020).

Icw memberi lima catatan atas keputusan dewan pengawas kpk yang jatuhkan sangsi mudah ke firli. Pertama. Sikap firli tidak mengetahui pelanggaran yang sudah dilaksanakan benar-benar tidak logis.

Kurnia menjelaskan untuk ketua kpk. Seharusnya firli pahami serta menerapkan ketentuan dewan pengawas nomor 2 tahun 2020 mengenai penegakan code etik serta dasar sikap kpk. Tetapi. Sikap firli malah tidak memvisualisasikan figur pimpinan dari instansi antirasuah.

“aksi firli itu berseberangan dengan nilai kredibilitas yang sejauh ini seringkali dikampanyekan oleh kpk. Diantaranya mengenai hidup simpel.” sebut ia.

Ke-2. Icw menyebutkan dewan pengawas tidak menimbang benar-benar pelanggaran etik firli waktu memegang untuk deputi pengusutan. Icw menjelaskan firli sempat dijatuhkan sangsi pelanggaran berat oleh kpk atas sangkaan lakukan diskusi dengan faksi yang sedang berperkara.

Ke-3. Kurnia memandang dewan pengawas meremehkan aksi firli untuk serangkaian atas beberapa pro-kontra yang pernah dilaksanakan. Dari mulai. Tidak membuat perlindungan pegawai waktu disangka disekap saat ingin lakukan penangkapan sampai pengembalian penyidik kpk kompol rossa purbo bekti.

Ke-4. Keputusan dewan pengawas pada firli bahuri dipandang tidak mengusung rekam jejak kpk yang semakin tersuruk. Karena. Sangsi mudah itu bukan mustahil akan jadi preseden buat pegawai atau pimpinan kpk yang lain atas pelanggaran semacam.

“bila disaksikan ketetapan yang tercantum pada ketentuan dewas nomor 2 tahun 2020. Ringkas tidak ada resiko apa saja atas sangsi mudah.” tandas kurnia.

Ke-5. Dewan pengawas semestinya memahami peluang ada kekuatan tindak pidana suap atau gratifikasi dalam pemakaian helikopter itu.

Irjen pol firli bahuri dipilih jadi ketua kpk tanpa ada voting. Nama firli telah jadi pro-kontra semenjak tampil di publik.

 

error: Content is protected !!